Mapping Literatur

MAPPING LITERATUR

                         

NO	RINGKASAN KONSEP / TEORI	NAMA PENGARANG	TAHUN TERBIT	JUDUL BUKU	PENERBIT	KOTA TERBIT	HAL
	I. KONSEP PEMERINTAHAN
1.	Disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan, karena sudah dipelajari sejak sebelum masehi oleh para filosof, yaitu Plato dan Aristoteles. Walaupun sering disebut-sebut bahwa ilmu yang tertua adalah filsafat, tetapi pada prinsipnya yang dibicarakan pertama adalah filsafat pemerintahan (Suryaningrat dalam Syafiie, 1992:16)	Syafiie, Inu Kencana	1992	Pengantar Ilmu Pemerintahan	PT. Eresco	Bandung	16
2.	Metodologi Ilmu Pemerintahan memandang gejala pemerintahan dari bawah, dari pihak rakyat dan kebutuhannya yang paling mendasar, bukan lagi semata-mata pangan – sandang – papan, melainkan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan produk-produk jasa public serta layanan civil.	Ndraha, Taliziduhu	1997	Metodologi Ilmu Pemerintahan	PT. Rineka Cipta	Jakarta	73
3.	Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonom mempelajarai bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal          (U. Rosenthal dalam Ndraha, 2005:4)	Ndraha, Taliziduhu	2005	Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan	PT. Rineka Cipta	Jakarta	4
4.	Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat maupun daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.	Syafiie, Inu Kencana	2002	Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)	PT. Rineka Cipta	Jakarta	15
5.	Konstruksi ilmu pemerintahan “baru” bermula pada manusia  dan berakhir pula pada manusia, berbeda dengan konstruksi ilmu pemerintahan (paradigma lama, ilmu untuk memerintah) yang bermula pada negara dan berakhir pada perintah. Konstruksi “baru” tersebut di beri nama Kybernologi.	Ndraha, Taliziduhu	2006	Kybernologi : Sebuah Scientific Enterprise	Sirao Credentia Center	Jakarta	7
6.	Menurut Ndraha (2003:7) Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajaran bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.	Ndraha, Taliziduhu	2003	Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1	PT Rineka Cipta	Jakarta	7
7.	Konstruksi ruang lingkup ilmu pemerintahan menurut Ndraha terdiri dari : 1.   Yang-diperintah 2.   Tuntutan yang-diperintah (jasa-publik dan layanan-civil) 3.   Pemerintah 4.   Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah 5.   Hubungan pemerintahan 6.   Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya. 7.   Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu 8.   Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya 9.   Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman?	Ndraha, Taliziduhu	2003	Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1	PT Rineka Cipta	Jakarta	7
8.	Pemerintah pada dasarnya secara teoritis atau konsep menunjukkan adanya penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilakukan oleh institusi pemerintah dalam kebijakan dan pelayanan publik atau masyarakat dalam berbagai kehidupan dalam wilayah tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Supriatna, Tjahya	2010	Sistem Pemerintahan Desa	CV. Indra Prahasta	Bandung	18
9.	Sebagai badan yang penting (the important body) dalam rangka pemerintahannya, pemerintahn musti pula memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan, serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi, peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi (Soemandar dalam Syafiie, 1992:14)	Syafiie, Inu Kencana	1992	Pengantar Ilmu Pemerintahan	PT. Eresco	Bandung	14
10.	Pemerintah adalah organ yang berwenang memperoses pelayanan public dan berkewajiban memperoses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.	Ndraha, Taliziduhu	2003	Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1	PT Rineka Cipta	Jakarta	6
11.	Suatu pemerintahan dapat disebut demokratis apabila ia memberikan kesempatan konstitusional yang teratur bagi suatu persaingan damai untuk memperoleh kekuasaan untuk berbagai kelompok yang berbeda, tanpa menyisihkan bagian penting dari penduduk manapun dengan kekerasan.	Donald, Parulian.	1997	Menggugat Pemilu	Pustaka Sinar Harapan.	Jakarta	2
12.	Menurut Taschereau dan Campos (dalam Thoha, 2003:63) tata kepemerintahan yang baik itu merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen, yakni pemerintah (government), rakyat (citizen) atau civil society, dan usahawan (business) yang berada di sektor swasta.	Thoha, Miftah	2003	Birokrasi Politik di Indonesia	PT. Rajagrafindo Persada	Jakarta	63
13.	Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hal pemerintahan : Seseorang yang telah ditugaskan Allah memerintah rakyat, kalau dia tidak  memimpin rakyat dengan jujur, niscaya dia tidak memperoleh bau surga. … musyawarahkanlah urusanmu itu di antara kamu dan jangan membuat keputusan dengan satu pendapat. (dalam Syafiie, 2003:50)	Syafiie, Inu Kencana	2003	Ekologi Pemerintahan	PT. Perca	Jakarta	50
14.	Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan.	Pasolong, Harbani	2008	Kepemimpinan Birokrasi	Alfabeta	Bandung	1
15.	Kepemimpinan (leadership) merupakan inti dari pada manajemen, karena kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat manusia dan alat-alat lainnya dalam suatu organisasi	Hamim, Sufian dan Indra Muchlis Adnan.	2005	Organisasi dan Manajemen	Multi Grafindo	Pekanbaru	152
	II. KONSEP PENDIDIKAN
16.	Menurut Ihsan (2005:5) pendidikan dapat diartikan sebagai : 1)   suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan lingkungan; 2)   suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak dalam pertumbuhannnya; 3)   suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang dikehendaki oleh masyarakat; 4)   suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam menuju kedewasaan.	Ihsan, Fuad	2005	Dasar-Dasar P	Pendidikan	Jakarta	5
17.	Tujuan akhir pendidikan haruslah sama dengan tujuan akhir pembentukan negara yang harus pula sama dengan sasaran utama pembuatan dan penyusunan hukum serta harus pula sama dengan tujuan utama konstitusi. Adapun tujuan negara yang harus sama dengan tujuan pendidikan dan harus sama dengan tujuan pembuatan hukum dan harus pula sama dengan tujuan konstitusi, ialah kehidupan yang baik dan yang berbahagia (eduaimonia). (Aristoteles dalam Rapar, 1988:80).	Rapar, J.H.	1988	Filsafat Politik Aristoteles	Rajawali Pers	Jakarta	80
18.	Hakikat pendidikan adalah proses memanusiakan anak manusia yaitu menyadari akan manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang kreatif yang terwujud di dalam budayanya.	Tilaar, H.A.R.	2005	Manifesto Pendidikan Nasional Tinjauan dari Persfektif  Postmodernis-me dan Studi Kultural	Buku Kompas	Jakarta	112
19.	Pengembangan dan pembinaan pendidikan oleh pemerintah di dasarkan pada dua alasan : a.   meningkatkan kemajuan pribadi dan budaya individual dimana masyarakat wajib membantu pengembangan bakat/kemampuan dan kepekaannya b.   menyediakan keahlian dan kecakapan bagi menunjang kekuatan ekonomi nasional, integritas politik dan kejayaan militer (Finer dalam Pamudji, 1994:29-30)	Pamudji, S	1994	Perbandingan Pemerintahan	Bumi Aksara	Jakarta	29-30
20.	Secara normatif, tujuan pendirian komite sekolah adalah sebagai berikut : (1). Sebagai wadah dan penyalur aspirasi dan prakarsa masyarakat untuk melahirkan kebijakan operasional dan program. (2). Untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. (3). Untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabilitas, dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.	Soewartoyo, dkk	2003	Persepsi Masyarakat Terhadap Desentralisasi Pendidikan Studi Kasus Kota Manado	Pustaka Sinaar Harapan dan LIPI	Jakarta	66
21.	Pendidikan, hemat saya, bukan sekedar mengajarkan atau mentransfer pengetahuan, atau semata mengembangkan aspek intelektual, melainkan juga untuk mengembangkan karakter, moral nilai-nilai, dan budaya peserta didik. Dengan kata lain, pendidikan adalah membangun budaya, menbangun peradaban, membangun masa depan bangsa. Karena itu, untuk meningkatkan harkat dan martabat sebuah bangsa pada era global ini, tidak ada jalan lain kecuali dengan meningkatkan kualitas pendidikan.	Nandika, Dodi	2007	Pendidikan di Tengah Gelombang Perubahan	LP3ES	Jakarta	15
22.	Sekolah demokrastis adalah sekolah yang dikelola dengan struktur yang memungkinkan praktik-praktik demokratis itu terlaksana, seperti pelibatan masyarakat, (stake holder dan user sekolah) dalam membahas program-program sekolah/madrasah, dan prosedur pengambilan keputusan juga memerhatikan berbagai aspirasi publik,serta dapat dipertanggungjawabkan implementasinya kepada publik.	Rosyada, Dede	2007	Paradigma Pendidikan Demokratis	Kencana	Jakarta	17
23.	Menurut Tilaar (dalam Chan dan Sam, 2005:1) ada tiga alasan mengapa desentralisasi pendidikan harus dilakukan oleh bangsa Indonesia, yaitu : (a) pembangunan masyarakat demokratis; (b) pengembangan social capital; dan (c) peningkatan daya saing bangsa.	Chan, Sam M dan Sam, Tuti T	2005	Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah	PT Raja Grafindo Persada	Jakarta	1
24.	Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.	Hasbullah	2006	Otonomi Pendidikan : Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaran Pendidikan	PT Raja Grafindo Persada	Jakarta	47
25.	Komite Sekolah berperan sebagai advisory agency (pemberi pertimbangan), supporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan), controlling agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), dan mediator.	Kustoro, Budi, dkk	2006	Studi Profil Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	Balitbang Depdiknas	Jakarta	1
	III.   KONSEP IMPLEMENTASI        KEBIJAKAN PEMERINTAH
26.	Implementasi adalah proses mentransformasi kan suatu rencana ke dalam praktik (Wijaya, B.R. dan Supardo, S. dalam Pasolong,2008:57) Implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. (Hinggis dalam Pasolong, 2008:57) Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program (Gordon dalam Pasolong, 2008:58)	Pasolong, Harbani	2008	Teori Administrasi Publik	Alfabeta	Bandung	57 dan 58
27.	Menurut E. Hugh Heclo, kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Menurut Charles O. Jones kebijakan adalah suatu keputusan untuk mengakhiri atau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kita … terdiri dari tujuan, rencana, program, keputusan dan akibat. Menurut Henz Eula dan Kenneth Previt yaitu merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai dengan kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang melaksanakan kebijakan itu. (dalam Syafiie, 2007:85)	Syafiie, Inu Kencana	2007	Manajemen Pemerintah	PT. Perca	Jakarta	85
28.	Menurut Thomas R.Dye kebijakan pemerintah yaitu apa pun juga dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do) . Menurut  R. C. Chandler dan J.C. Plano kebijakan pemerintah adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Menurut A. Hoorgerwerf kebijakan pemerintah yaitu unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai  usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut urutan waktu tertentu. (dalam Syafiie, 2007:86).	Syafiie, Inu Kencana	2007	Manajemen Pemerintah	PT. Perca	Jakarta	86
29.	Menurut Bridgenan dan Davis (dalam Suharto, 2008:5) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis).	Suharto, Edi	2008	Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik	Alfabeta	Bandung	5
30.	Kebijakan Publik dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) Kebijakan bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum. (2) Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota. (3) Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota. (Nugroho dalam Pasolong, 2008:40)	Pasolong, Harbani	2008	Teori Administrasi Publik	Alfabeta	Bandung	40
31.	Kebijakan pemerintahan menurut Ndraha (2003:498) dapat didefinisikan sebagai pilihan terbaik usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.	Ndraha, Taliziduhu	2003	Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 2	PT Rineka Cipta	Jakarta	498
32.	Ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu (1) logika yang digunakan oleh suatu kebijakan , yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan; (2) hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif dan (3) ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya. (Weimer, D.L. Vining A.R dalam Pasolong, 2008, 59)	Pasolong, Harbani	2008	Teori Administrasi Publik	Alfabeta	Bandung	59
33.	Tanggung jawab utama manajer dalam implementasi kebijakan strategis : 1.   Membagi-bagi tugas utama dan urutan langkah-langkah yang akan diambil untuk melaksanakan kebijakan dan strategi dengan cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan/sasaran. 2.   Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk tugas-tugas khusus utama yang harus diselesaikan, langkah-langkah yang harus ditempuh dan keputusan yang harus diambil. 3.   Menetapkan struktur pokok organisasi tempat implementasi akan berlangsung, misalnya departemen fungsional atau divisi pokok yang di desentralisasikan. 4.   Menentukan sumber daya (fisik dan manusia) yang perlu untuk menerapkan kebijakan dan strategi dan menjamin tersedianya sumber daya itu bila diperlukan. 5.   Menenetapkan jenis-jenis prestasi yang diperlukan oleh satuan-satuan organisasi dan perorangan serta kapan kegiatan khusus harus diselesaikan. 6.   Menentukan motivasi pribadi dan sistem perangsang yang akan digunakan. 7.   Menganilisis saling hubungan utama antara orang-orang, satuan organisasi, dan kegiatan dalam satu-satuan yang memerlukan pengkordinasian dan menentukan sistem yang tepat untuk menjamin koordinasi yang tepat pula. 8.   Menjamin tingakt partisipasi yang tepat dalam perumusan dan operasi sistem dan proses implementasi. 9.   Menetapkan sistem informasi yang tepat untuk menjamin pengukuran yang tepat dari prestasi menurut standar, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan, bila perlu. 10.  Mengadopsi program latihan untuk mengembangkan keterampilan teknis dan manajemen, yang diperlukan dalam implementasi. 11.  Menjamin bahwa kepemimpinan manajemen efektif dalam memotivasi dan membimbing organisasi dalam penerapan kebijakan dan strategi secara sedemikian, sehingga tercapai tujuan-tujuan organisasi dengan cara yang paling efektif dan efisien. (Steiner, G.A. dan Miner, J.B., 1997:220)	Steiner, G.A. dan Miner, J.B. Alih Bahasa : Ticoalu dan Agus Dharma	1997	Kebijakan dan Strategi Manajemen, Edisi Kedua	Penerbit Erlangga	Jakarta	220
34.	Sistem implementasi yang dianggap akan mampu menyelesaikan berbagai masalah dalam pelaksanaannya, yakni berupa suatu proses integral dari tiga komponen kegiatan utama, yaitu perencanaan integral dan sistem pengendalian; kepemimpinan, motivasi, dan sistem komunikasi; dan manajemen sumber daya manusia dan kultur organisasi. (Higgins dalam Salusu, 2003:435)	Salusu. J	2003	Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit	PT. Grasindo	Jakarta	435
35.	Suksesnya implementasi dapat dilihat dari perspektif lain, yaitu dengan mengukur tingkat kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, dengan petunjuk-petunjuk khusus dari birokrat.(Salusu, 2003:437-438)	Salusu. J	2003	Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit	PT. Grasindo	Jakarta	437-438
36.	Untuk mengukur pengaruh implementasi kebijakan publik dapat digunakan 4 (empat) variable yaitu : Communication, Resources, Disposition and Bureacratic (Komunikasi, Sumber daya, Sikap dan Struktur Birokrasi (Edwar III dalam Effendy, 2009:86)	Effendy, Khasan	2009	Pengembangan Organisasi Moratorium dan Morbitarium Pemekaran	CV. Indra Prahasta	Bandung	86
37.	Menurut Jones (1991:304) ada tiga aktivitas utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan yaitu : 1. Organisasi 2. Penafsiran 3. Penerapan	Jones, C.O. Editor : Nashir Budiman	1991	Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)	CV. Rajawali	Jakarta.	304
38.	Menurut Meter dan Horn (dalam Tangkilisan, Tanpa Tahun : 14) merumuskan secara sederhana, bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi adalah faktor dukungan sumber daya (resources), karakteristik pelaksana kebijakan, daya tanggap dan kemampuan untuk menyesuaikan diri.	Tangkilisan, Hessel Nogi S.	Tanpa Tahun	Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah	Lukman Offset	Yogyakarta	14
	IV. METODE PENELITIAN
39.	Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.	Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady	2001	Metodologi Penelitian Sosial	PT. Bumi Aksara	Jakarta	42
40.	Penelitan kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran dan persepsi atau tanggapan.	Effendy, Khasan	2010	Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif	CV. Indra Prahasta	Bandung	117
41.	Hakekat kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, S dalam Sudjarwo, 2001:45)	Sudjarwo	2001	Metodologi Penelitian Sosial	CV. Mandar Maju	Bandung	45
42.	Alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif ialah si peneliti sendiri. Jadi peneliti merupakan key instrument, dalam mengumpulkan data si peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan ialah observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik angket tidak digunakan dalam pengumpulan data.	Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady	2001	Metodologi Penelitian Sosial	PT. Bumi Aksara	Jakarta	81
43.	Penelitian deskriftif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.	Mardalis.	1990	Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal	Bumi Aksara	Jakarta	26
44.	Metode deskriftif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (Nawawi, Hadari, 1995:63)	Nawawi, Hadari	1995	Metode Penelitian Bidang Sosial	Gadjah Mada University Press	Yogyakarta	63
45.	Menurut Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2009:130) penelitain deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-katamenurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianlisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi maknaoleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan  teman sejawat.	Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady	2009	Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Kedua	PT. Bumi Aksara	Jakarta	130